Indonesia Masa Orba Paruh Pertama

INDONESIA MASA ORBA PARUH PERTAMA

"Transisi Pemerintahan"

Terjadi babak Orde Baru dalam sejarah pemerintahan di Indonesia menjadi suatu bentuk keniscayaan. Kekuasaan Soeharto pada masa Orde Baru menjadi era pemerintahan terpanjang di Indonesia, yakni dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Yang menjadi latar belakang utama lahirnya Orba adalah karena terdapatnya permasalahan-permasalahan krisis ekonomi, sosial dan politik pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah pemerintahan presiden Soekarno. Permasalahan-permasalahan tersebut melahirkan beberapa peristiwa yang menjadi tonggak serta pendorong lahirnya Orba, seperti terjadinya G30S/PKI, TRITURA, SUPERSEMAR, dan adanya Dualisme Kepemimpinan Nasional.

Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 30 September 1965 yang lebih dikenal dengan istilah G30S/PKI menjadi salah satu bukti adanya krisis politik dalam ranah pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena pertama, ketidak stabilan politik demokrasi terpimpin yang ditandai dengan politik luar negeri yang condong ke blok Timur. Kedua, adanya konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) yang menjadikan kedudukan PKI di Indonesia semakin kuat. Ketiga, adanya konflik antara pemerintah dengan TNI AD yang anti PKI. Terjadinya G30S PKI menyebabkan kondisi politik di Indonesia sangat tidak stabil, beriringan dengan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah yang semakin berkurang.

Permasalahan kedua yang melatarbelakangi lahirnya Orba adalah karena krisis ekonomi yang melanda. Tingkat inflasi yang tinggi, mencapai angka 650% menyebabkan harga barang dan kebutuhan pokok melonjak tinggi. Sehingga hal tersebut berbanding lurus dengan ketersediaan bahan pokok yang semakin langka, menyebabkan kemiskinan dan kelaparan terjadi dimana-mana. Ironisnya dalam kondisi tersebut pemerintah malah menggalakkan pembangunan proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Tugu Monas, Gedung Sarinah, Hotel Indonesia, dan Patung Selamat Datang di bundaran Hotel Indonesia. Kondisi tersebut tentunya membuat masyarakat semakin marah, dan kemarahannya memuncak pada aksi masyarakat Front Pancasila pada 26 Oktober 1965 yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Pada 12 Januari 1966 aliansi masyarakat Front Pancasila mendatangi DPR-GR untuk mengajukan TRITURA kepada pemerintah. Tiga tuntutan tersebut pertama bubarkan PKI bersama ormas-ormasnya, kedua bersihkan kabinet, dan ketiga turunkan harga. Akan tetapi tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh presiden Soekarno, sebagai gantinya presiden Soekarno merombak kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 Menteri. Selain itu  dalam kabinet tersebut masih terdapat unsur-unsur atau aktor yang terlibat dalam G30S PKI. Hal tersebut menyebabkan pelantikan kabinet pada 24 Februari 1966 diboikot oleh para demonstran, yang menyebabkan bentrok antara petugas keamanan Cakrabirawa dan demonstran tidak dapat dihindari. Peristiwa tersebut menyebabkan gugurnya salah satu mahasiswa Universitas Indonesia. Sebagai dampak dari peristiwa tersebut presiden Soekarno justru malah membubarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Han tersebut tentunya semakin menurutkan legitimasi pemerintah, serta semakin memperparah krisis sosial-politik yang terjadi.

Kondisi tersebut menjadi latar belakang adanya Dualisme Kepemimpinan Nasional di Indonesia. Pada 11 Maret 1966 di istana Bogor, presiden Soekarno bersama perdana menterinya menyusun SUPERSEMAR yang berisi mandat kepada Soeharto selaku Panglima TNI untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Pemberian mandat tersebut menjadi tonggak lahirnya Orba serta terbentunya Dualisme Kepemimpinan Nasional. Pada satu sisi, karena ketidaksanggupan presiden Soekarno membubarkan PKI dan malah membubarkan KAMI menjadikan presiden Soekarno dianggap sebagai pemimpin yang tidak aspiratif, sehingga pamornya semakin menurun. Disisi lain sejak menerima mandat Supersemar, nama Soeharto semakin populer di kalangan masyarakat.

Pada 22 Juni 1966 dalam rapat paripurna presiden Soekarno menyampaikan pidato yang diberi judul Nawaksara sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menyelesaikan konflik G30S PKI, akan tetapi isi pidato tersebut ditolak oleh MPRS. Awal Juli 1966 SUPERSEMAR dijadikan sebagai ketetapan MPRS, sehingga tidak dapat dicabut oleh presiden Soekarno, serta secara hukum kedudukan Soeharto menjadi sama dengan kedudukan Soekarno, yakni sebagai mandataris MPRS. Selain itu, Soeharto diberikan mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet baru. Kabinet tersebut dikenal dengan nama Kabinet Ampera, yang diresmikan pada 28 Juli 1966. Pembentukan kabinet tersebut ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, dengan program utamanya memperbaiki sandang dan pangan.

Adanya dualisme kepemimpinan menyebabkan terjadinya pertentangan dalam masyarakat antara kubu Soekarno dan Soeharto. Kondisi tersebut tentunya menjadi ancaman bagi kesatuan dan persatuan Indonesia. Menanggapi hal tersebut, para pimpinan ABRI membujuk presiden Soekarno untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Soeharto. Selain itu salah satu sahabat Soekarno, Mr. Hardi memohon agar Soekarno mengakhiri dualisme tersebut. Akhirnya presiden Soekarno menyetujui hal tersebut, dan secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada 22 Februari 1967. Pasca pengunduran diri Soekarno, MPRS mengangkat Soeharto sebagai presiden dan dilantik secara resmi pada 12 Maret 1967. Hal tersebut menjadi titik awal dimulainya era Orde Baru di Indonesia.